Pangandaran, – BIN808.COM || Tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diketahui sedang melakukan pengontrolan rutin di jalan nasional yang menghubungkan Ciamis dengan Pangandaran, Jumat (26/1).
Aktivitas ini menarik perhatian media, Radar Metro, BIN808, Nuansa Post, Radar Investigasi, yang berupaya menggali informasi lebih lanjut terkait agenda tersebut.
Namun, harapan para wartawan untuk mendapatkan keterangan resmi dari tim di lapangan berujung kecewa. Seorang petugas yang ditemui di lokasi menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi.
“Saya kurang tahu, Pak. Takut salah ngomong. Coba saja tanyakan langsung ke Bapak itu,” katanya sambil menunjuk seorang pria yang memakai rompi berbeda, yang diduga merupakan pimpinan tim pengontrolan.
Berbekal arahan tersebut, para awak media segera menemui pria yang dimaksud. Sayangnya, sikap pria itu justru mengecewakan, Ketika ditemui dan disapa, ia tampak menghindari pertanyaan yang dilontarkan, Salah seorang jurnalis yang berada di lokasi mengungkapkan bahwa pria tersebut hanya memberikan senyum tipis tanpa menjawab, lalu segera berpindah ke area lain bersama timnya.
Hingga pekerjaan selesai, tak ada satu pun pernyataan resmi yang diberikan kepada wartawan. Sikap enggan dari pihak BPK dan PUPR ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan awak media.
“Kami hanya ingin tahu agenda pengontrolan ini untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, tapi tidak ada tanggapan sama sekali,” ungkap seorang wartawan yang hadir di lokasi.
Situasi ini menghasilkan beberapa pertanyaan:
- apa yang sebenarnya terjadi di lapangan?
- apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak berwenang?
- Kenapa mereka tidak mau diwawancarai?
Jikalau ini hanya pengontrolan biasa, seharusnya tidak ada alasan untuk menghindar,” ujar salah seorang jurnalis.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak BPK Pusat maupun PUPR terkait alasan mereka tidak memberikan keterangan kepada media Padahal, pengontrolan jalan nasional, terutama yang menyangkut wilayah strategis seperti Ciamis-Pangandaran menyita perhatian publik.
Kegiatan pengontrolan jalan nasional biasanya dilakukan untuk memastikan kondisi jalan tetap baik dan aman digunakan oleh masyarakat,
Dalam beberapa kasus, pengontrolan juga dilakukan untuk mengawasi pekerjaan perbaikan jalan yang sebelumnya telah direncanakan namun, tanpa adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat sulit memahami apa yang sebenarnya sedang berlangsung.
Menurut salah satu pengamat kebijakan publik yang dihubungi secara terpisah, sikap tertutup dari pihak berwenang dapat menimbulkan persepsi negatif.
“Ketika tidak ada keterbukaan, masyarakat cenderung curiga Padahal, keterbukaan informasi adalah hak publik, terutama untuk program atau proyek yang didanai oleh uang negara,” ujarnya.
Pengamat tersebut juga menyarankan agar pihak terkait segera memberikan klarifikasi, baik melalui konferensi pers atau pernyataan tertulis, untuk menghindari spekulasi yang dapat merugikan semua pihak.
Di lapangan terjadi seperti ini dapat memicu keresahan publik terhadap akses informasi yang terbatas.
Media adalah penyambung lidah informasi dari segala lini, media berperan penting dalam memastikan transparansi dari setiap kegiatan publik.
Masyarakat butuh informasi resmi dari BPK Pusat dan PUPR terkait kegiatan pengontrolan di jalan nasional Ciamis-Pangandaran.
(Tim)
