Ciamis,- BIN808.COM || Kantor Desa Karangpari Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, terlihat kosong tidak ada pelayanan saat jam kerja padahal setiap tahun ada anggaran dana, kamis(07/08/2025).
Penyelengaraan Pemerintah Desa patut dipertanyakan, diduga Kepala Desa beserta perangkatnya makan gaji buta.
Diketahui ketika saat tim Investigasi media kami hendak berkunjung pada Kamis ((07/08) kemarin sekitar Pkl.12 .00 WIB, sampai Pkl.14,30. WIB, Menunggu didepan halaman balai Desa tujuan untuk konfirmasi terkait program kegiatan Desa, Kantor tersebut Kosong.
Bagaimana melakukan pelayanan kepada masyarakat, perangkat Desa tidak berada di Kantor Desa Karangpari.
Kemana Kepala Desa, sekretaris Desa, maupun perangkat Desa atau pegawai Desa, kantor tutup rapat, serta di kunci dari luar, bagaikan seperti rumah pribadi tidak berpenghuni.
Bukankah, tugas pemerintahan Desa melayani serta berhubungan langsung dengan warga setempat.
Bagaimana, suatu Pemerintahan Desa dapat melayani warganya untuk mengurus keperluan surat menyurat atau hal lainnya dan keluhan warga, apabila tidak ada satupun perangkat atau pegawai Kantor Desa yang berada ditempat (dikantor).
Alangkah sangat disayangkan,
Perangkat (pegawai) telah di biayai dari APBN untuk Desa, di setiap tahun mencapai miliaran namun ironisnya diduga tidak berfungsi dengan baik atau tidak tepat.
Kantor Desa bahkan ditinggalkan kosong, padahal masih jam kerja yang telah ditentukan dan ditetapkan peraturannya, baik dari Pemerintah Daerah juga Pemerintah Pusat.
Hingga menjadi sorotan dan bahan pertanyaan bagi warga,
Kemana anggaran penyelengaraan Pemerintah Desa, kemana Kepala Desa, beserta perangkat Desa, entah kemana. Ungkap warga yang tidak mau disebutkan namanya
Mudah-mudahan setiap Kantor Desa, yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis, yang diduga sering kali ditemukan kantor Desa kosong tidak ada pelayanan, setelah membaca berita ini menjadi kajian yang mendalam.
Hingga berita ini diterbitkan Kepala Desa Karangpari,
Belum dapat di hubungi untuk memberikan jawaban terkait kekosongan Kantor Desa, masih terus diupayakan.
Agar kiranya bagi BKD, DPMD perlu memperhatikan kinerja Kepala Desa Perangkat Pegawai Desa, terkhusus di wilayah Kabupaten Ciamis sudah sejauh mana hasil kinerjanya.
APBN yang cukup besar untuk Pemerintah Desa tersebut, oleh Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan/Menteri pedesaan atau Kementerian Pedesaan, yang tertinggal.
(Amir.S)
