Jakarta,- BIN808.COM || Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menugaskan sebanyak 1.054 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak bencana terparah di Provinsi Aceh, yakni Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Utara, pada 3 Januari 2026. Penugasan ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan fungsi pemerintahan desa serta membantu proses pemulihan pascabencana.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Menjelang Akhir Tahun, yang digelar di Posko Terpadu Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Mendagri menjelaskan bahwa Aceh Tamiang dan Aceh Utara menjadi wilayah dengan dampak bencana paling signifikan, khususnya akibat banjir besar yang melanda sejumlah kawasan pemukiman dan desa.
“Dari total 22 desa yang dilaporkan hilang akibat banjir di tiga provinsi di Sumatera, sebanyak 13 desa berada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” ungkap Mendagri.
Selain itu, dari 1.580 kantor desa yang terdampak di tiga provinsi, sebanyak 1.455 kantor desa berada di Provinsi Aceh. Kondisi tersebut menyebabkan lumpuhnya pelayanan pemerintahan desa, sehingga diperlukan langkah cepat untuk memulihkan roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa.
“Tugas Praja IPDN ini mencakup dua hal utama. Pertama, membantu pembersihan wilayah terdampak bencana. Kedua, menghidupkan kembali fungsi pemerintahan desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat segera berjalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa pola penugasan Praja IPDN dirancang menyerupai Kuliah Kerja Nyata (KKN), sehingga para praja dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat serta memahami kondisi sosial secara nyata, sembari memberikan kontribusi konkret dalam proses pemulihan daerah terdampak.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menegaskan bahwa Kemendagri telah mengerahkan tim khusus untuk mendukung layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) bagi masyarakat terdampak bencana. Langkah ini dilakukan mengingat banyak warga kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir dan longsor.
Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri telah berhasil merestorasi 63.230 dokumen kependudukan, meliputi KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian.
“Sejak 25 November 2025, kami telah mengirimkan sembilan tim Dukcapil, masing-masing tiga tim di setiap daerah terdampak. Berdasarkan pemantauan, terdapat tiga daerah yang layanan Dukcapilnya sempat tidak berjalan, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Seluruh layanan Dukcapil ini diberikan secara gratis kepada masyarakat,” tuturnya.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Kehadiran para pejabat lintas kementerian dan lembaga tersebut menegaskan komitmen serta sinergi pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.(Red)
