Kuningan, – BIN808.COM || Polemik penggunaan Dana BOS dan BOSDA untuk pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) komersial di Kabupaten Kuningan dinilai telah keluar dari koridor kebijakan pendidikan nasional dan berpotensi menciptakan preseden berbahaya dalam tata kelola pendidikan.
Pernyataan Bupati Kuningan yang menugaskan Kepala Dinas Pendidikan untuk berkonsultasi ke pemerintah pusat terkait kemungkinan penggunaan alokasi maksimal 10 persen Dana BOS dinilai melahirkan cipta kondisi baru yang rawan disalahartikan. Sejumlah pemberitaan bahkan gagal menafsirkan, seolah-olah Dana BOS boleh digunakan untuk LKS dan sedang diusulkan, padahal secara prinsip kebijakan nasional, LKS komersial tidak termasuk buku ajar resmi dan tidak dapat dibiayai Dana BOS.
Irwan Fauzi, Pemimpin Redaksi BIN808.COM sekaligus pemerhati kebijakan publik, menegaskan bahwa pernyataan pejabat publik yang tidak dikunci dengan dasar hukum tegas dapat berubah menjadi alat framing bagi kepentingan bisnis pendidikan.
“Ini bukan sekadar salah tafsir media. Pernyataan yang tidak dikunci regulasi bisa dibaca sebagai lampu hijau. Faktanya, framing bahwa BOS boleh untuk LKS sudah terlanjur muncul. Ini berbahaya,” ujar Irwan.
Buku Ajar ≠ LKS: Kekeliruan Mendasar
Irwan menegaskan bahwa buku ajar dan LKS komersial adalah dua hal berbeda secara hukum dan kebijakan:
Buku ajar ditetapkan atau direkomendasikan pemerintah pusat melalui mekanisme nasional dan kajian akademik.
LKS komersial adalah produk dagang pihak swasta yang tidak memiliki legal standing nasional sebagai buku ajar.
“Kalau 10 persen Dana BOS digunakan untuk buku ajar resmi, itu sah. Tapi LKS yang beredar di Kuningan bukan buku ajar resmi. Menyamakan keduanya adalah kekeliruan fatal,” tegas Irwan.
BOS Tidak Bisa, BOSDA Juga Tidak Bisa
Menurut Irwan, memindahkan pembiayaan LKS dari Dana BOS ke Dana BOSDA bukan solusi, melainkan penghindaran regulasi.
“Dana BOSDA tidak bisa dijadikan jalan belakang untuk melegalkan LKS komersial. Larangan LKS melekat pada substansinya, bukan pada sumber dananya. Memindahkan ke BOSDA justru berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas APBD,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan normatif untuk melegalkan LKS sebagai bahan ajar resmi.
🧠 Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Menurut Irwan, polemik ini menunjukkan pemaksaan kebijakan terhadap produk yang tidak siap secara legal. Dorongan agar LKS tetap dibeli atau dibiayai melalui berbagai skema anggaran menandakan bahwa produk tersebut tidak memiliki legal standing nasional, namun dipaksakan hidup melalui kebijakan daerah.
“Kalau LKS itu layak dan dibutuhkan secara nasional, jalurnya jelas: uji akademik, legalisasi, dan penetapan di tingkat pusat. Bukan memutar otak mencari celah anggaran daerah,” ujarnya.
Ia menilai dalih mencari solusi justru merupakan kekeliruan berpikir kebijakan.
“Solusi itu bukan mencari cara agar sesuatu yang dilarang tetap bisa dibiayai. Kalau cerdas dan patuh hukum, solusinya satu: hentikan atau jangan dipaksakan,” tegas Irwan.
🚨 Sorotan Integritas: Dugaan Peran Oknum Konsultan Hukum
Irwan juga menyinggung adanya dugaan peran oknum konsultan hukum pendidikan berinisial ‘B’ yang disebut-sebut memiliki relasi dengan bisnis LKS.
“Pakar hukum pendidikan seharusnya menjadi pengarah agar kebijakan tidak keluar dari aturan, bukan menjadi perisai bisnis pendidikan. Kalau ini benar, ini persoalan serius integritas,” ujarnya.
🔥 SANKSI (PASAL 212)
Larangan penjualan dan/atau pengadaan LKS komersial di satuan pendidikan bukan imbauan, melainkan perintah administratif dengan sanksi tegas. Hal ini ditegaskan dalam Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Nomor 400.3.1/40/UMUM tanggal 3 Februari 2026, yang secara eksplisit merujuk Pasal 212 peraturan perundang-undangan.
Setiap Kepala Sekolah yang melanggar—baik langsung maupun tidak langsung—wajib dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, penurunan nilai kinerja, pencatatan pelanggaran dalam pengawasan Korwil dan Pengawas Sekolah, hingga konsekuensi terhadap karier jabatan.
Setiap bentuk pembiaran, pelonggaran, atau pengalihan pendanaan LKS—termasuk melalui BOSDA—berpotensi dikualifikasikan sebagai maladministrasi kebijakan dan objek temuan audit BPK.
🎙️ PERNYATAAN RESMI IRWAN
“Polemik LKS ini bukan soal teknis anggaran, tapi soal integritas kebijakan. Jika produk tidak legal secara nasional, jangan dipaksakan hidup lewat kebijakan daerah. Pendidikan bukan ruang kompromi dagang.”
Q&A
- Q: Apakah BOS 10 persen bisa untuk LKS?
- A: Tidak. Hanya untuk buku ajar resmi, bukan LKS komersial.
- Q: Kalau pakai BOSDA?
- A: Tidak bisa. Larangan melekat pada substansi LKS, bukan sumber dana.
- Q: Mengapa terus dipaksakan?
- A: Karena produk tidak siap secara legal, lalu dicari celah kebijakan. Itu kekeliruan.
- Q: Apa solusinya?
- A: Hentikan. Jangan dipaksakan.
Irwan menutup dengan peringatan keras:
“Yang dipertaruhkan bukan sekadar anggaran, tapi integritas pendidikan dan kepercayaan publik.”(Red)
