Kuningan, Jawa Barat , – BIN808.COM || Dugaan pelanggaran serius yang melibatkan CV Nusantara Abadi Nalala kini mencuat ke publik. Hasil investigasi berdasarkan keterangan internal manajemen mengungkap adanya pelanggaran berlapis dan sistematis, baik terhadap pekerja maupun kewajiban kepada negara, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp550 juta.22/4/2026
⚖️ BPJS KETENAGAKERJAAN TAK DIBAYAR SEJAK 2021
Dari hasil konfirmasi internal:
- Karyawan tidak didaftarkan sejak tahun 2021
- Terdapat tunggakan BPJS Ketenagakerjaan
- Kondisi tersebut diketahui oleh owner
- Tidak ada penyelesaian hingga saat ini
Bahkan menurut keterangan manajemen (Rio):
> “Pernah dipanggil dalam sebuah sidang.”
👉 Ini menunjukkan persoalan:
- Sudah masuk proses formal
- Namun tidak ditindaklanjuti
🧮 ESTIMASI KERUGIAN BPJS
Jumlah karyawan: 29 orang
Upah harian: Rp75.000 – Rp85.000
Estimasi gaji: ± Rp2.080.000/bulan
Iuran BPJS: ± Rp145.600/karyawan
👉 Total:
± Rp4,2 juta/bulan
± Rp50,6 juta/tahun
Sejak 2021 (±4 tahun):
👉 ± Rp202.675.000
💰 THR TAK SESUAI KETENTUAN
Fakta di lapangan:
- THR hanya Rp300.000 – Rp500.000
- Tidak mencapai 1 bulan gaji
- Padahal pekerja berhak THR penuh.
- Kekurangan per karyawan: ± Rp1.680.000
Total 29 karyawan:
👉 ± Rp48.720.000
💣 DUGAAN TUNGGAKAN PAJAK
Menurut keterangan manajemen (Wildan):
Tahun 2024 perusahaan pernah dipanggil terkait pajak
Dugaan tunggakan:
👉 ± Rp300.000.000
💥 PENGAKUAN KRUSIAL INTERNAL
Dalam interogasi:
- Mengakui tidak mendaftarkan BPJS
- Mengetahui itu melanggar hukum
- Mengakui adanya penghematan biaya
Pernyataan kunci:
> “Iya.”
(saat ditanya apakah ada penghematan biaya dengan mengorbankan karyawan)
👉 Ini mengarah pada: dugaan kesengajaan, bukan sekadar kelalaian
🧠 KONTRADIKSI TERUNGKAP
Dalam pernyataan:
Disebut “kelalaian”
Namun juga diakui “kesengajaan”
👉 Menguatkan dugaan: pelanggaran dilakukan secara sadar dan berulang
💣 TOTAL NILAI DUGAAN PELANGGARAN
👉 BPJS: ± Rp202.675.000
👉 THR: ± Rp48.720.000
👉 Pajak: ± Rp300.000.000
🔥 TOTAL: ± Rp551.395.000
(SETENGAH MILIAR LEBIH)
Seluruh kebijakan disebut berada pada:
👉 Ir. H. Jajat Sudrajat
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Namun:
- Tidak ada pernyataan resmi tertulis
- Tidak ada penyelesaian konkret
- Hanya disebut komitmen lisan
Ketenagakerjaan
👉 Potensi pidana hingga 4 tahun
BPJS
👉 Sanksi administratif hingga pembatasan usaha
Perpajakan
👉 Potensi pidana jika terbukti disengaja
🔻 Indikasi kuat:
- Tidak bayar kewajiban pekerja
- Tidak patuh kewajiban negara
- Sudah pernah dipanggil sidang
- Tidak ada penyelesaian
- Ada pengakuan penghematan biaya
👉 Mengarah pada:
Dugaan PELANGGARAN SISTEMIK & TERSTRUKTUR
❗ PERTANYAAN PUBLIK
DIMANA TANGGUNG JAWAB?
Dengan nilai dugaan pelanggaran mencapai lebih dari Rp550 juta, kasus ini tidak lagi sekadar persoalan internal perusahaan, melainkan berpotensi menjadi skandal serius di sektor ketenagakerjaan dan kepatuhan usaha di Kuningan.
Publik kini menunggu:
- Klarifikasi resmi
- Tindakan nyata
- Atau langkah tegas dari aparat penegak hukum (Red)
