Jakarta, – BIN808.COM || Unsur TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan kesigapannya dalam menjaga keamanan laut nasional. KRI Pari-849 berhasil menghentikan dan mengamankan sebuah kapal yang diduga melakukan pelanggaran pelayaran sekaligus mengangkut muatan ore nikel ilegal di perairan Sulawesi Tenggara, Kamis (27/11/25).
Peristiwa ini bermula pada 26 November 2025, ketika KRI Pari-849 menerima laporan intelijen mengenai adanya aktivitas pengiriman ore nikel tanpa izin dari wilayah Konawe. Menindaklanjuti laporan tersebut, unsur TNI AL segera melakukan patroli dan penyekatan di sejumlah titik rawan pelanggaran di Perairan Sulawesi Tenggara.
Pada Kamis dini hari (27/11/25) sekitar pukul 02.30 WITA, radar KRI Pari-849 mendeteksi satu unit tugboat yang menarik tongkang. Kapal tersebut diketahui berlayar dari Jetty Cinta Jaya menuju Jetty PT GPS Obo di Halmahera Selatan. Setelah komunikasi jarak jauh dilakukan, kapal teridentifikasi sebagai TB Lintas Samudera 127 dengan tongkang TK Lintas Samudera 99.
Tim Visit, Board, Search and Seizure (VBSS) KRI Pari-849 kemudian melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal, dokumen pelayaran, anak buah kapal (ABK), hingga legalitas muatan. Dari pemeriksaan ditemukan berbagai indikasi pelanggaran, termasuk ketidaksesuaian administrasi serta dugaan ilegalitas muatan ore nikel.
Pada pukul 16.00 WITA, TB Lintas Samudera 127 bersama tongkang Lintas Samudera 99 dikawal menuju Pangkalan TNI AL (Lanal) Kendari untuk proses penyidikan lanjutan. Kapal berbendera Indonesia itu diketahui mengangkut 10.005,89 Wet Metric Ton ore nikel dengan total 10 ABK. Rute pelayaran tercatat dari Jetty Cinta Jaya menuju Jetty PT GPS Obo di Halmahera Selatan.
“Sebagai tindak lanjut, TNI AL menegaskan bahwa proses hukum terhadap kapal tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam berbagai kesempatan menekankan komitmen TNI AL untuk terus menjaga keamanan perairan Indonesia, memperketat penegakan hukum di laut, serta mendukung pemerintah dalam menata tata kelola pertambangan nasional.(Red/Tim)
